LOCUSonline, GARUT - Ketika alam bergerak tanpa aba-aba, birokrasi pun dipaksa ikut berlari, meski sesekali masih terlihat mengecek sepatu. Pemerintah Kabupaten Garut menggelontorkan dana tak terduga (BTT) sebesar Rp7,5 miliar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, dalam masa tanggap darurat yang berlangsung sejak 18 April hingga 1 Mei 2026.
Langkah ini melibatkan kolaborasi lintas empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang kali ini tampak kompak, setidaknya di atas kertas dan dalam jadwal rapat.
Kepala Pelaksana BPBD Garut, Aah Anwar Saefuloh, menyampaikan bahwa proses penanganan kini telah memasuki tahap fisik di lapangan.
"Kita sedang berproses, mudah-mudahan ini progres sudah mulai berjalan, pelaksanaan fisik terutama," ujarnya, Rabu (29/4/2026), seolah memastikan bahwa proyek tidak hanya berhenti di papan rencana.
Menurutnya, status tanggap darurat selama 14 hari ini dimaksudkan agar respons terhadap dampak bencana bisa dipercepat, sebuah konsep yang dalam praktik sering kali berhadapan dengan realitas administrasi yang tak kalah kompleks dari cuaca ekstrem itu sendiri.
Baca Juga: Kakek 78 Tahun Pimpin Proyek Jalan TMMD Garut: Saat Negara Datang, Rakyat Sudah Lebih Dulu Bekerja
Sejumlah dinas seperti PUPR, Perkim, dan Dinas Sosial turut dilibatkan untuk menangani kerusakan infrastruktur sekaligus kebutuhan masyarakat terdampak. Kolaborasi ini menjadi kunci, mengingat banyaknya titik kerusakan yang membutuhkan penanganan cepat, dari jalan dan jembatan hingga tembok penahan tanah yang sebelumnya mungkin dianggap cukup kuat sampai musim hujan berikutnya.
Dana BTT tersebut difokuskan pada perbaikan fasilitas vital, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara). Namun, untuk rumah warga yang rusak, pemerintah tampaknya memilih jalur lain alias program berbeda, karena bahkan dalam kondisi darurat pun, anggaran tetap punya jalurnya masing-masing.
"Intinya kita juga harus efisiensi, karena BTT masih harus bertahan sampai Desember 2026. Kita harus siap juga untuk ke depan," kata Aah, mengingatkan bahwa bencana bisa datang sewaktu-waktu, tapi anggaran harus tetap dijaga seperti saldo akhir bulan.
Pemerintah berharap seluruh penanganan dapat selesai tepat waktu, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa harus menunggu musim bencana berikutnya sebagai pengingat.
Sementara itu di Cianjur, alam kembali menunjukkan sisi dinamis-nya. Setelah fase kemarau basah dengan hujan sporadis, wilayah ini diprediksi akan memasuki kemarau panjang yang lebih kering.
Sekretaris BPBD Cianjur, Asep Sudrajat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
"Perubahan ini membawa risiko yang tidak bisa dianggap sepele," ujarnya.