Perubahan Kebijakan: Perpres 113/2025
Kebijakan penurunan HET dan efisiensi anggaran subsidi pupuk tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini mengubah mekanisme subsidi pupuk menjadi lebih efisien dan berbasis harga pasar.
Dalam skema baru, pembayaran subsidi tidak lagi sepenuhnya dilakukan setelah barang diterima, melainkan sebagian telah diberikan di muka untuk mendukung kelancaran distribusi pupuk. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran subsidi pupuk sekitar 20 persen melalui kebijakan ini, yang dilakukan tanpa mengurangi akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
Di tengah gejolak global yang menyebabkan harga urea dunia melonjak hingga 800 dolar AS per ton, pemerintah melalui Pupuk Indonesia memastikan harga pupuk subsidi tetap turun 20 persen dan tidak ada rencana kenaikan. Dengan kapasitas produksi domestik yang besar, Indonesia tidak tergantung pada pasokan impor sehingga stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga.
Kebijakan ini telah berdampak positif dengan meningkatnya penebusan pupuk sebesar 31 persen pada 2026, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani nasional. (**)
